Kuliah Umum FEB UPR dan DJPb Kalteng Bahas Dinamika Global dan Kebijakan Fiskal 2026
Palangka Raya, 19 Agustus 2025 — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (FEB UPR) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah sukses menggelar kuliah umum perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026. Bertempat di Aula Palangka Universitas Palangka Raya, kegiatan ini mengangkat tema strategis: “Dinamika Global dan Respons Kebijakan Fiskal.”
Meningkatkan Literasi Fiskal Mahasiswa
Kuliah umum ini menjadi momentum penting dalam membuka kegiatan akademik semester ganjil sekaligus memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tantangan ekonomi global dan arah kebijakan fiskal nasional. Lebih dari 350 peserta dari berbagai fakultas, baik jenjang sarjana maupun magister, hadir dengan antusias, mencerminkan tingginya minat terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan publik.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPR, Dr. Darmae Nasir, Ph.D, secara resmi membuka acara dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya literasi fiskal di kalangan mahasiswa sebagai bekal menghadapi tantangan pembangunan ekonomi ke depan.
Sinergi Akademik dan Pemerintah
Dekan FEB UPR, Dr. Sunaryo Neneng, turut menyampaikan rasa bangga atas kolaborasi antara kampus dan DJPb Kalteng. Menurutnya, kuliah umum ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebijakan publik.
“Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda rutin agar mahasiswa senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan fiskal, baik di tingkat daerah maupun nasional.
APBN Sebagai Instrumen Stabilitas
Sebagai narasumber utama, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, M.Sc, menyampaikan paparan mendalam mengenai peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“APBN bukan hanya alat untuk membiayai program pemerintah, tetapi juga instrumen penting untuk melindungi rakyat dari dampak gejolak ekonomi dunia,” jelas Herry.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Kuliah umum ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah mampu menciptakan ruang diskusi yang konstruktif dan edukatif. FEB UPR terus berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan akademik yang relevan dan berdampak bagi pembangunan ekonomi Indonesia.